Inisiator Pembentukan KLS itu siapa

sinarlima.com-Banyak publik tidak sadar, bahwa rencana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS) dan pemekaran desa di Kabupaten Lombok Timur merupakan buah pemikiran cemerlang dari HM Syamsul Luthfi saat menjabat sebagai Wakil Bupati.

Syamsul Luthfi menuliskan pada akun resminya bahwa, gagasan pembentukan KLS itu sempat ditanggapi pesimistis oleh Bupati yang dijabat HM Sukiman Azmy waktu itu. Sukiman waktu itu hanya berkutat pada wacana pembentukan Kota Selong untuk melanjutkan rencana yang sempat digagas HM Ali BD saat menjadi Bupati periode pertama.

“Iya benar, wacana pembentukan KLS itu memang saya yang pertamakali ajukan ke Bupati. Saya inisiatornya. Namun saat itu, Pak Sukiman menanggapinya dengan pesimistis,” kata Syamsul Luthfi di kediamannya.

Karena itu, Syamsul Luthfi akan mempercepat proses pembentukan KLS jika terpilih sebagai Bupati Lombok Timur pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 mendatang. Bahkan, akan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas.

“Sebab, kita sudah mengeluarkan dana besar untuk perjuangan pembentukan KLS. Sayang kalau tidak dilanjutkan, dan tinggal selangkah lagi bakal terwujud,” kata Syamsul Luthfi yang kini disebut-sebut calon terkuat pada Pilkada Lombok Timur tahun 2018 mendatang.

Demikian pula terhadap rencana pemekaran desa di Kabupaten Lombok Timur, juga buah gagasan besar HM Syamsul Luthfi saat menjabat sebagai Wakil Bupati. Saat mengajukan rencana pemekaran desa itu, Bupati Sukiman waktu itu menanggapinya pesimis dan terkesan tidak berani mengambil risiko.

Dijelaskan Syamsul Luthfi, rencana pemekaran desa itu terinspirasi setelah mendengar informasi bahwa pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp 1 miliar per desa. Atas dasar itulah, Syamsul Luthfi berpikir bagaimana agar dana pusat itu bisa mengalir ke Lombok Timur.

“Jauh sebelumnya saya sudah mengintip informasi dari pusat bahwa akan ada kucuran dana desa Rp 1 miliar per desa. Dari situlah saya berfikir, satu-satunya cara mendapatkan dana itu adalah dengan melakukan pemekaran desa,” ujar Syamsul Luthfi yang kini duduk sebagai anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat ini.

Hal utama yang membuat Bupati pesimistis waktu itu, lanjut Syamsul Luthfi, karena kekhawatiran masalah anggaran pembangunan infrastruktur penunjang seperti lokasi kantor desa, bangunan dan sarana penunjang lainnya yang tentu memerlukan dana yang cukup besar.

“Darimana sumber dana untuk membangun infrastruktur pendukungnya?,” mendengar pertanyaan seperti itu, Syamsul Luthfi menjelaskan, bahwa desa yang mengajukan pemekaran adalah desa yang berani menyiapkan sendiri tanah lokasi. Sedangkan pemerintah kabupaten hanya membantu pembangunan kantor disamping melalui swadaya masyarakat setempat, sehingga tidak “menggerogoti” APBD yang besar.

“Barulah Bupati Sukiman Azmy mulai terbuka pemikirannya, dan sampai sekarang pemekaran desa itu berbuah manis dengan pemerataan pembangunan ke tingkat desa,” pungkas Syamsul Luthfi yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Timur ini.

Beberapa hasil pemikiran besar yang ditoreh HM Syamsul Luthfi untuk kemajuan daerah Kabupaten Lombok Timur diantaranya perjuangan untuk membangun Dam Pandan Duri. Saat rencana ini, Syamsul Luthfi sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Lombok Timur, dan kursi Bupati diduduki HM Ali Bin Dachlan.

Eksekutif dan legislatif waktu itu, sepakat memulai melakukan pembebasan lahan seluas 450 hektar lebih dengan dana yang bersumber dari APBD Lotim setelah pemerintah pusat kembali memberikan sinyalemen bahwa Pemerintah Pusat siap menganggarkan dana pembangunan Dam Pandan Dure asalkan Pemda bisa membebaskan lahan.

Memang saat itu pemerintah daerah tidak mampu membayar sekaligus mengingat terbatasnya APBD yang masih berkisar Rp 700-an miliar. Namun antara Bupati Ali Bin Dachlan bersama Ketua DPRD Syamsul Luthfi sepakat melakukan pembebasan lahan dengan beberapa kali APBD yakni APBD tahun 2005 hingga APBD tahun 2008.

“Setiap kali kami menetapkan APBD, tak pernah luput kami selipkan anggaran setiap tahun untuk pembebasan lahan Pandan Dure, karena kami tahu betul Pandan Dure ini adalah satu-satunya jawaban untuk mengatasi kesulitan air irigasi wilayah selatan,” sebut HM. Syamsul Luthfi.

Menurut Syamsul Luthfi, perjuangan politik di DPRD menghadapi sekian banyak fraksi bukan perkara mudah. Manuver politik oleh beberapa fraksi yang tak sehaluan dengan Bupati Ali saat itu hampir mengganjal rencana besar ini.

“Alhamdulillah saya selalu optimis bahwa semua fraksi dapat menyetujui anggaran pembebasan lahan dalam setiap tahun APBD, karena saya berfikir tak mungkin kita wujudkan jika Pemda tidak dapat menyediakan lahan,” ucapnya lagi.

Diakuinya, pembebasan lahan Dam Pandan Dure itu dimulai dan selesai di era dirinya menjadi Ketua DPRD Lotim bersama Bupati Ali Bin Dachlan. Sementara soal pembangunan fisik bendungan adalah murni dari anggaran pemerintah pusat melalui APBN dan tak terlepas dari dukungan kuat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.