Ujian Integritas Jabatan Kepala Dusun

narasikatulistiwa.com-Jabatan Kepala Dusun (Kadus) bukan sekadar posisi administratif di tingkat desa. Ia adalah garda terdepan pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mulai dari urusan administrasi kependudukan, pembinaan kemasyarakatan, hingga koordinasi pembangunan wilayah, semua bermuara pada peran aktif seorang Kadus. Karena itu, ketika muncul polemik mengenai ketidakhadiran seorang kepala dusun dan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) dari luar wilayah, publik berhak bertanya: apakah ini sekadar izin meninggalkan tugas, atau justru bentuk “lari dari kewajiban”?

Pertanyaan ini tidak muncul tanpa dasar. Dalam sistem pemerintahan desa, kedudukan Kepala Dusun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perangkat desa, termasuk Kadus, memiliki kewajiban menjalankan tugas kewilayahan, pelayanan masyarakat, pembinaan ketertiban, dan mendukung program pembangunan di tingkat dusun.

Dengan kata lain, jabatan ini bukan simbol sosial, melainkan fungsi pelayanan publik yang menuntut kehadiran dan tanggung jawab nyata.

Izin yang Sah atau Alasan yang Dipertanyakan?

Dalam praktik administrasi pemerintahan desa, meninggalkan tugas bukanlah hal yang sepenuhnya dilarang. Perangkat desa dapat mengajukan izin kepada Kepala Desa atau pimpinan wilayah dengan alasan yang sah, seperti kepentingan dinas, kondisi kesehatan, atau keperluan mendesak lainnya.

Namun persoalannya menjadi berbeda ketika ketidakhadiran tersebut berlangsung dalam waktu lama dan berkaitan dengan aktivitas di luar tugas pemerintahan. Regulasi bahkan secara tegas melarang perangkat desa meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika batas tersebut terlampaui, konsekuensinya tidak ringan: mulai dari teguran administratif hingga pemberhentian dari jabatan.

Di titik inilah publik mulai mempertanyakan: apakah izin yang diberikan masih berada dalam koridor tanggung jawab jabatan, atau justru menjadi celah untuk menghindari kewajiban pelayanan kepada masyarakat?

PLT dari Luar Wilayah: Solusi Administratif atau Tanda Ada Masalah?

Surat Perintah Tugas yang menunjuk seorang pejabat kelurahan sebagai pelaksana tugas di wilayah dusun menunjukkan bahwa roda pemerintahan tetap harus berjalan. Dalam situasi tertentu, penunjukan PLT memang menjadi solusi administratif agar pelayanan publik tidak terhenti.

Namun langkah tersebut juga memunculkan pertanyaan lain. Jika jabatan definitif masih ada tetapi tugas harus dijalankan oleh PLT, maka secara logika ada fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bagi masyarakat desa, persoalan ini bukan sekadar administratif. Kepala dusun adalah figur yang setiap hari berinteraksi dengan warga. Ketika figur itu tidak hadir dalam waktu lama, dampaknya langsung terasa: pelayanan terhambat, koordinasi wilayah melemah, dan kepercayaan publik bisa terkikis.

Profesionalisme Jabatan Dipertaruhkan

Kondisi seperti ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi tata kelola pemerintahan desa. Jabatan publik pada dasarnya adalah amanah yang melekat pada tanggung jawab, bukan sekadar status.

Jika seorang pejabat tidak lagi mampu menjalankan tugas karena alasan pribadi, maka mekanisme yang tersedia sebenarnya jelas: pengajuan izin sesuai prosedur, penugasan sementara yang transparan, atau bahkan pengunduran diri jika kondisi tidak memungkinkan menjalankan kewajiban.

Yang menjadi masalah adalah ketika jabatan tetap dipertahankan, tetapi tanggung jawab tidak dijalankan secara penuh.

Publik Berhak Bertanya

Masyarakat desa berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari aparat pemerintah di tingkat paling dekat dengan mereka. Karena itu, polemik mengenai ketidakhadiran kepala dusun tidak boleh dianggap sebagai isu pribadi semata.

Ini adalah persoalan akuntabilitas jabatan.

Antara izin dan “lari dari kewajiban”, garis batasnya sebenarnya sangat jelas: apakah tugas pelayanan tetap berjalan dengan tanggung jawab yang melekat pada pejabat yang menjabat, atau justru harus ditanggung oleh pihak lain melalui penunjukan pelaksana tugas.

Pada akhirnya, integritas jabatanlah yang menjadi penentu. Sebab dalam pemerintahan desa, kepercayaan masyarakat bukan dibangun dari surat keputusan semata, tetapi dari kehadiran nyata seorang pemimpin di tengah warganya.

red

Berbagi :